TNews, SEMARANG – Ramadan dan Idulfitri 2026, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengambil langkah strategis menjaga stabilitas harga pangan. Dalam forum High Level Meeting (HLM) lintas sektor di Semarang, ia menekankan transparansi harga dan kelancaran distribusi sebagai kunci melindungi daya beli masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat upaya pengendalian inflasi, khususnya menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026. Dalam forum High Level Meeting (HLM) yang mempertemukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Koridor Ekonomi, Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata (Keris) Jawa Tengah di Semarang, Rabu (11/2/2026), Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya keterbukaan informasi harga dan pengawalan distribusi pangan.
Gubernur mendorong pemasangan dashboard atau papan pantau harga di pasar-pasar besar dan pasar induk di seluruh kabupaten/kota. Dashboard tersebut wajib diperbarui secara berkala agar masyarakat bisa memantau langsung pergerakan harga kebutuhan pokok.
“Dashboard harga itu harus ada di pasar dan terus di-update. Biar masyarakat tahu, transparan, dan tidak ada permainan harga. Itu tanggung jawab pemerintah setempat,” tegas Ahmad Luthfi.
Menurutnya, transparansi harga menjadi instrumen penting untuk menekan spekulasi dan praktik penimbunan. Dengan keterbukaan data, ruang manipulasi pasar dapat dipersempit, sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.
Gubernur juga mengingatkan bahwa permintaan masyarakat biasanya meningkat signifikan saat Ramadan dan Idulfitri, sehingga potensi gejolak harga harus diantisipasi sejak dini, terutama untuk komoditas strategis seperti cabai, bawang merah, beras, dan minyak goreng.
“Kebutuhan masyarakat meningkat, maka potensi kenaikan harga juga meningkat. Itu harus dikendalikan oleh para bupati dan wali kota di wilayah masing-masing,” ujarnya.
Tak hanya menjaga harga di tingkat konsumen, Pemprov Jateng juga menekankan pentingnya pengawalan distribusi dari daerah sentra produksi. Ahmad Luthfi mengingatkan agar daerah penghasil pangan tidak justru mengalami kekurangan pasokan akibat distribusi yang tidak terkendali ke luar wilayah.
Untuk jangka panjang, Pemprov Jateng terus memperkuat ketahanan pangan melalui perlindungan sekitar 1,3 juta hektare lahan pertanian dengan percepatan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Upaya ini diiringi dengan peningkatan produktivitas pertanian berbasis teknologi dan modernisasi sistem distribusi pangan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Mohamad Noor Nugroho menyampaikan bahwa inflasi Jawa Tengah pada Januari 2026 tercatat 2,83 persen (year on year) dengan deflasi 0,35 persen (month to month).
“Inflasi Jawa Tengah masih berada dalam rentang sasaran dan relatif terjaga. Deflasi Januari terutama didorong kelompok makanan, minuman, dan tembakau seiring masuknya masa panen dan normalisasi permintaan pasca-Nataru,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) tetap berpotensi mendorong kenaikan harga, khususnya pada komoditas beras dan aneka cabai.
“Secara historis, komoditas tersebut sering menjadi penyumbang inflasi saat Ramadan dan Idulfitri. Karena itu, penguatan pasokan dan kelancaran distribusi menjadi kunci,” tambah Nugroho.
Forum HLM ini menjadi bukti kuat sinergi Pemprov Jawa Tengah bersama Bank Indonesia, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Langkah-langkah konkret yang ditegaskan Gubernur Ahmad Luthfi pun mendapat apresiasi sebagai wujud keberpihakan nyata pemerintah terhadap daya beli rakyat dan ketahanan pangan Jawa Tengah.*
Peliput: Petrus
