TNews, JEPARA – Untuk memperkuat kewaspadaan dini dan mencegah potensi konflik sosial di masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Jepara menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Membangun Sinergi dalam Menyelesaikan Konflik Sosial di Wilayah Kabupaten Jepara” di Aula Bakesbangpol, Jalan Boto Putih No. 7 Demaan Jepara, Jumat (28/11/2025). Kegiatan ini dihadiri lebih dari 20 organisasi kemasyarakatan dan menghadirkan empat narasumber dari unsur pemerintahan, penegak hukum, dan legislatif.
Upaya menjaga stabilitas daerah kembali ditegaskan Pemerintah Kabupaten Jepara melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) Penanganan Konflik Sosial di Masyarakat. Acara berlangsung mulai pukul 13.00 WIB di Aula Bakesbangpol dengan dihadiri para tokoh ormas, unsur intelijen, aparat penegak hukum, aktivis sosial, dan komunitas pers.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Jepara, Drs. Ony Sulistijawan, M.Si., yang juga menjadi narasumber utama. Tiga narasumber lain yang dihadirkan yaitu:
1. Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Jepara — Juniardi Widraswara, S.H., M.H
2. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jepara — Muhammad Haidar
3. Kanit II Polres Jepara — IPDA Hadi Panjaitan
Tujuan Utama FGD
Diskusi ini berfokus pada:
Pencegahan konflik sebelum terjadi
Penguatan koordinasi lintas lembaga
Pemetaan kerawanan sosial
Kesiapsiagaan komunitas dalam deteksi dini gesekan sosial
“Konflik sosial bukan hanya urusan aparat. Masyarakat adalah garda depan menjaga stabilitas wilayah,” tegas Ony Sulistijawan.
Peserta Hadir dari Berbagai Elemen
FGD diikuti lebih dari 20 organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, antara lain:
DPC LSM Harimau
Lembaga Jepara Membangun
PEKAT IB
LVRI Kabupaten Jepara
Yayasan Konsorsium LSM Jepara
Squad Nusantara
IWOI
GRIB Jaya
Pemuda Pancasila
Senkom Polri
LDII
IPNU & IPPNU
Pemuda Ansor
Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Matra
GANN
PWI–LS Jepara
Perkumpulan LPHI
Macan Asia Indonesia (MAI).
Gabungan Wartawan Indonesia (GWI)
(dan organisasi lainnya hingga lebih dari 20 peserta)
Pemaparan Para Narasumber
Kejaksaan Negeri Jepara — Juniardi Widraswara
Menyoroti banyaknya ketidaksesuaian data perusahaan di Jepara
Menegaskan perlunya pelibatan masyarakat untuk mencegah kebocoran administrasi
Mengajak ormas berperan aktif mengawal kebijakan agar tidak terjadi celah hukum yang memicu konflik
Polres Jepara — IPDA Hardi Panjaitan
Mengingatkan potensi konflik akibat pembahasan UMK antara serikat pekerja dan pengusaha
Menyebut isu kesejahteraan buruh dan ketenagakerjaan sebagai potensi pemicu gejolak sosial
Meminta seluruh ormas ikut mengantisipasi eskalasi di lapangan
DPRD Jepara — Muhammad Haidar
Menyoroti ancaman intelijen asing yang masuk melalui industri dan tenaga kerja asing
Menegaskan perlunya pengawasan aktif dan kolaboratif untuk mencegah adu domba sosial
Mengingatkan agar tenaga kerja asing tidak menggeser tenaga kerja lokal di level pekerjaan dasar
Bakesbangpol — Ony Sulistijawan
Memaparkan peta kerawanan konflik sosial di Jepara
Menyampaikan faktor pemicu konflik terbesar: sengketa lahan dan sumber daya alam
Menekankan strategi:
deteksi dini,
respon cepat,
pendampingan kegiatan masyarakat,
penguatan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat sebagai mediator alami.
Ony juga mengingatkan peran media agar tidak menyebarkan hoaks dan berita provokatif.
“Keamanan daerah bukan hadiah, tetapi hasil gotong-royong seluruh komponen masyarakat.”
Output Akhir FGD
FGD menghasilkan kesepakatan membentuk:
Forum Koordinasi Permanen Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Jepara
Forum ini menjadi wadah:
koordinasi lintas ormas dan lembaga pemerintahan,
penyebaran informasi kewaspadaan dini,
pencegahan konflik berbasis dialog dan mediasi.
Dengan pelibatan seluruh unsur masyarakat, Pemerintah Kabupaten Jepara berharap wilayah Jepara tetap menjadi daerah yang aman, damai, dan kondusif di tengah meningkatnya kompleksitas ancaman sosial pada era globalisasi dan digital.*
Peliput: Petrus
