TNews, JEPARA – Bupati Jepara, H. Witiarso Utomo, kembali meneguhkan komitmennya sebagai pemimpin yang peduli rakyat dengan menepati janji turun langsung ke Desa Tunggul Pandean, Kecamatan Nalumsari, Rabu (24/9/2025). Namun, momen bersejarah ini justru ternodai oleh absennya perangkat desa yang seharusnya hadir mendampingi masyarakat, meninggalkan tanda tanya besar di tengah publik.
Kehadiran Bupati Witiarso Utomo di Desa Tunggul Pandean membawa angin segar bagi masyarakat. Janji yang pernah diucapkan dalam pertemuan sebelumnya kini ditepati, membuktikan bahwa pemimpin daerah masih peduli dan mendengar keresahan rakyatnya.
“Kalau Bupati saja bisa meluangkan waktu untuk masyarakat, kenapa perangkat desa yang notabene perpanjangan tangan pemerintah justru menghilang? Ada apa sebenarnya?” ungkap seorang warga dengan nada kecewa.
Absennya perangkat desa menuai kritik keras dari berbagai kalangan. Tokoh masyarakat menilai ketidakhadiran itu bukan sekadar persoalan teknis, tetapi mencerminkan lemahnya tanggung jawab moral. Padahal, perangkat desa memiliki kewajiban administratif dan sosial untuk hadir mendampingi warganya dalam forum penting semacam ini.
“Kami sangat mengapresiasi Bupati yang hadir sesuai janji, tapi justru perangkat desa yang sehari-hari hidup di tengah masyarakat ini malah tidak muncul. Pertanyaannya, ke mana mereka?” tambah warga lainnya.
Situasi ini menimbulkan kesan bahwa perangkat desa gagal menempatkan diri pada momen penting. Bagi sebagian warga, absennya perangkat desa menjadi simbol adanya jarak antara aparatur desa dan masyarakat.
Sementara itu, kehadiran Bupati justru memperkuat persepsi positif. Mas Wiwit –sapaan akrabnya– dianggap sebagai pemimpin yang menepati komitmen, tidak hanya hadir secara fisik tetapi juga secara moral untuk mendengarkan keresahan rakyatnya.
Namun, di balik apresiasi tersebut, masyarakat kini menunggu klarifikasi dari pihak perangkat Desa Tunggul Pandean. Tanpa penjelasan yang jelas, absennya mereka dikhawatirkan akan semakin menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.
Masyarakat berharap kejadian ini menjadi pelajaran penting. Kehadiran dalam forum rakyat bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan bentuk nyata kepedulian. Jika Bupati saja bisa hadir, publik menuntut perangkat desa juga seharusnya hadir di garda terdepan, bersama rakyatnya sendiri.*
Peliput: Petrus
