TNews, JEPARA – Dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mengguncang publik. Kali ini sorotan tajam mengarah pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola Yayasan Muhdir di Desa Mindahan RT 03 RW 02, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara.
Hasil investigasi jurnalis pada Rabu hingga Kamis (26 Februari 2026) mengungkap fakta mengejutkan. Seorang pegawai internal SPPG secara terbuka mengakui bahwa nilai menu makanan yang seharusnya mencapai Rp8.000 per porsi, diduga hanya direalisasikan sekitar Rp5.000 per porsi.
Artinya, terdapat dugaan selisih Rp3.000 setiap porsi makanan yang semestinya diperuntukkan bagi pemenuhan gizi anak-anak penerima manfaat program nasional tersebut.
Jika dugaan ini terbukti benar, maka persoalan ini bukan lagi sekadar kesalahan teknis, melainkan menyangkut penggunaan uang negara dan hak gizi anak-anak yang bersumber dari APBN.
Pegawai Mengaku Ditekan Yayasan dan Koperasi Mitra
Pengakuan pegawai SPPG menjadi bagian paling mengkhawatirkan dalam temuan ini. Ia mengungkapkan bahwa pihak dapur hanya menjalankan keputusan yang telah ditentukan oleh yayasan bersama koperasi mitra pemasok bahan pangan.
“Kami hanya menjalankan. Menu dan harga sudah ditentukan dari atas,” ungkapnya.
Lebih jauh, pegawai tersebut mengaku tidak memiliki kewenangan menolak kebijakan, termasuk kewajiban membeli bahan pangan dari koperasi bentukan mitra, meskipun harga yang dipatok disebut lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) di pasaran.
Situasi ini menimbulkan dugaan adanya praktik pengaturan rantai pasok yang tidak sehat, di mana pengelola SPPG diduga berada dalam tekanan sistem yang telah dikondisikan.
Selisih Kecil, Potensi Kerugian Besar
Secara nominal, selisih Rp3.000 mungkin terlihat kecil. Namun jika dikalikan ratusan hingga ribuan porsi setiap hari, potensi nilai yang menguap bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah dalam waktu tertentu.
Pertanyaan publik pun menguat:
ke mana sebenarnya selisih anggaran tersebut mengalir?
Program MBG dirancang pemerintah sebagai investasi masa depan bangsa melalui pemenuhan gizi anak. Ketika nilai anggaran dipangkas di tingkat pelaksanaan, maka kualitas makanan otomatis berpotensi menurun.
Anak-anak mungkin tidak memahami angka anggaran, namun masyarakat memahami bahwa dana tersebut berasal dari uang rakyat.
Dugaan Koperasi Titipan Jadi Sorotan
Temuan lain di lapangan menyebutkan adanya kewajiban pengadaan bahan pangan melalui koperasi yang diduga dibentuk atau diarahkan oleh mitra tertentu.
Praktik ini bertentangan dengan semangat Program MBG yang seharusnya:
Memberdayakan petani lokal
Menghidupkan UMKM daerah
Menggerakkan ekonomi desa
Menggunakan harga wajar sesuai pasar
Ketika bahan pangan justru dibeli dengan harga di atas HET, maka efisiensi anggaran dan kualitas program menjadi dipertanyakan.
Peringatan Keras untuk Pengelola SPPG
Kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pengelola SPPG di Indonesia, khususnya di Jepara, agar tidak tunduk pada tekanan mitra nakal maupun koperasi bentukan yang berpotensi mengakali aturan.
Program MBG bukan ruang bisnis tertutup, melainkan program strategis negara untuk masa depan generasi bangsa.
Pengelola SPPG diingatkan untuk tetap berpegang pada regulasi pemerintah dan menolak setiap bentuk intervensi yang berpotensi merugikan kualitas gizi anak.
Masyarakat Desak Audit dan Penindakan
Gelombang reaksi masyarakat mulai bermunculan. Sejumlah tokoh masyarakat meminta pemerintah pusat maupun Badan Gizi Nasional segera melakukan audit menyeluruh.
“Kalau benar anggaran anak-anak dipotong, ini serius. Harus diaudit dan ditindak tegas,” ujar salah satu warga.
Bahkan muncul desakan agar izin operasional dicabut apabila terbukti terjadi pelanggaran sistematis.
Program Negara Jangan Dijadikan Ladang Keuntungan
Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar pembagian makanan. Ini adalah program strategis nasional yang menyangkut kesehatan generasi masa depan Indonesia.
Transparansi pengadaan bahan pangan, struktur biaya, hingga kualitas menu harus dibuka secara jelas kepada publik.
Setiap rupiah anggaran negara wajib sampai ke piring anak-anak — bukan berhenti di tengah jalan.
Kini publik menunggu langkah tegas aparat pengawas dan pemerintah.
Apakah kasus ini akan diusut tuntas, atau justru tenggelam tanpa kejelasan?
Satu hal yang pasti, suara masyarakat Jepara semakin lantang:
Gizi anak tidak boleh dipotong. Uang rakyat tidak boleh dimainkan.*
Peliput: Petrus
