TNews, JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), serta Badan Pusat Statistik (BPS) berkolaborasi dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026.
Kerja sama ini akan difokuskan pada penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin ekstrem, dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sinkronisasi data dan program menjadi langkah awal dalam mewujudkan target tersebut.
“Pak Ara (Maruarar Sirait) juga punya program yang beririsan dengan kami (Kemensos),” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam keterangannya, Selasa (18/3/2025).
Hadir dalam pertemuan ini, Menteri PKP Maruarar Sirait dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti turut membahas integrasi program yang akan dilakukan. Salah satu program yang mendukung upaya ini adalah Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS) yang dijalankan oleh Kementerian PKP.
Menurut Gus Ipul, program penyediaan rumah layak huni memiliki keterkaitan erat dengan program bantuan sosial Kemensos serta data DTSEN yang saat ini tengah diperkuat. Dengan adanya perangkingan dalam DTSEN, sasaran bantuan dapat lebih tepat, yaitu pada kelompok Desil 1 (penghasilan di bawah Rp 400 ribu), Desil 2 (di bawah Rp 600 ribu), dan Desil 3 (di bawah Rp 900 ribu).
“Kami bersyukur melihat perencanaan yang telah dibuat. Dengan adanya data DTSEN, penyasaran bantuan menjadi lebih akurat dibanding data sebelumnya,” ujar Gus Ipul.
Untuk memastikan efektivitas program, BPS akan melakukan pemutakhiran data setiap tiga bulan sekali, mengingat kondisi ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Targetnya, DTSEN dapat mulai digunakan dalam penyaluran bantuan sosial triwulan kedua tahun ini.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS) akan berpedoman pada DTSEN. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas rumah masyarakat agar memenuhi standar kesehatan, sanitasi, air bersih, serta kekuatan bangunan.
Dengan sinergi antara Kemensos, Kementerian PKP, dan BPS, diharapkan target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026 dapat tercapai secara efektif dan tepat sasaran.*
Peliput: Petrus
