TNews, YOGYAKARTA – Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas dari korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kepala Daerah di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, pada Rabu (19/03/2025).
Acara ini dihadiri oleh kepala daerah dan Ketua DPRD dari berbagai wilayah di Indonesia, termasuk dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah, Jawa Timur, serta beberapa provinsi lainnya seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Dari Kabupaten Jepara, hadir Bupati Witiarso Utomo, Ketua DPRD Agus Sutisna, serta Sekretaris Daerah (Sekda) Edy Sujatmiko.
Penguatan Komitmen Anti-Korupsi
Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto, dalam sambutannya menekankan pentingnya komitmen kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia mengingatkan agar kepala daerah yang telah resmi menjabat untuk tetap menjaga integritas dan komitmen dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan profesional.
“Setelah melalui proses yang panjang, mulai dari pendidikan, pelatihan, hingga pemilihan, yang terpenting adalah menjaga komitmen untuk menjalankan pemerintahan yang baik setelah dilantik dan mengucapkan sumpah,” ujar Setyo.
Ia juga menambahkan bahwa KPK terus melakukan pemantauan terhadap jalannya pemerintahan daerah, meskipun pemantauan tersebut tidak selalu terlihat secara langsung di lapangan. Pentingnya kolaborasi erat antara kepala daerah, DPRD, dan aparat penegak hukum menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam pencegahan serta pemberantasan korupsi.
Sorotan Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa
Dalam kesempatan tersebut, Setyo menyoroti rendahnya nilai Monitoring Center Prevention (MCP) di sektor pengadaan barang dan jasa. Hal ini menunjukkan masih banyak aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Menurutnya, perbaikan sistem anggaran dan pengawasan yang lebih ketat akan berdampak positif pada peningkatan IPK, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti demokrasi, politik, ekonomi, dan keamanan.
Komitmen Pemerintah Kabupaten Jepara
Menanggapi paparan Ketua KPK, Ketua DPRD Jepara Agus Sutisna menegaskan bahwa Pemkab Jepara berkomitmen penuh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Kami sangat menghargai arahan dari KPK. Pemerintah Kabupaten Jepara akan terus memperkuat sistem pengawasan dan transparansi dalam setiap aspek pemerintahan, terutama dalam pengelolaan anggaran dan layanan publik,” tegas Agus Sutisna.
Sementara itu, Bupati Jepara Witiarso Utomo juga menambahkan bahwa pihaknya akan lebih serius dalam meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas di seluruh sektor pemerintahan.
Dengan adanya rakor ini, diharapkan kepala daerah serta DPRD dapat semakin memahami langkah-langkah strategis dalam mencegah korupsi dan menjalankan pemerintahan yang lebih baik demi kesejahteraan masyarakat.*
Peliput : Petrus
