TNews, JEPARA — Klarifikasi resmi Kepala Puskesmas Pecangaan, dr. Triyono Teguh Widodo, TW., MM., terkait polemik penanganan pasien kecelakaan lalu lintas berinisial P, warga Desa Troso, kini justru menuai keberatan keras dari pihak keluarga korban. Keluarga menilai penjelasan pihak puskesmas tidak sesuai dengan fakta yang mereka alami langsung di ruang IGD.
Dalam keterangannya kepada media Global7, dr. Triyono menyatakan bahwa insiden tersebut terjadi akibat miss komunikasi antara perawat dan pasien. Ia menjelaskan bahwa korban datang ke IGD dalam kondisi sadar, stabil, masih bisa berjalan, dengan luka di kaki serta dua kuku jari tangan terkelupas. Menurutnya, petugas telah melakukan pemeriksaan awal, pembersihan luka, dan pemberian antiseptik.
“Karena ada dua jari tangan yang sulit digerakkan, pasien disarankan melanjutkan pemeriksaan ke rumah sakit. Saat itu puskesmas juga sedang menangani pasien dengan kondisi berat yang akan dirujuk ke RS Kartini,” jelas dr. Triyono.
Ia juga menegaskan bahwa hasil rontgen menunjukkan tidak ada patah tulang maupun dislokasi. Pihak puskesmas bahkan telah mengunjungi rumah pasien bersama dokter dan perangkat desa, serta melakukan evaluasi internal, termasuk pembenahan layanan parkir dan penguatan etika pelayanan tenaga kesehatan.
Namun, klarifikasi tersebut dibantah tegas oleh keluarga korban, yang diwakili oleh L. Mereka menyebut penjelasan Kepala Puskesmas sangat bertolak belakang dengan fakta lapangan.
*Keluarga Bantah: Tidak Ada Tindakan Medis Signifikan*
Menurut keluarga, pernyataan bahwa korban telah mendapatkan penanganan medis awal adalah tidak benar. Mereka menyebut korban mengalami nyeri hebat dan syok berat, namun tidak memperoleh tindakan medis yang layak di IGD Puskesmas Pecangaan.
“Di RS Aisyiyah Jepara, justru semua dilakukan dari awal, mulai pembersihan luka hingga rontgen, karena di puskesmas belum tertangani,” ungkap L.
Keluarga menyatakan hal ini dapat dibuktikan melalui rekam medis rumah sakit rujukan.
*Dugaan Sikap Tidak Humanis dan Tantangan Buka CCTV*
Selain soal medis, keluarga juga menyoroti etik dan sikap tenaga kesehatan. Mereka menolak narasi “miskomunikasi” dan menilai yang terjadi adalah bentuk pengabaian serta perlakuan tidak simpatik dari oknum nakes.
“Kami menantang pihak puskesmas membuka rekaman CCTV IGD sebagai bukti transparansi,” tegas L.
*Kunjungan Rumah Dipersoalkan, Privasi Dinilai Dilanggar*
Kunjungan nakes dan perangkat desa ke rumah korban juga menuai kritik. Keluarga mengaku kunjungan dilakukan tanpa koordinasi yang jelas, bahkan petugas masuk ke kamar tidur dan mengambil foto atau video tanpa izin.
“Tindakan ini sangat tidak etis dan melanggar privasi,” kata keluarga.
*Masalah Parkir dan Dugaan Laporan Tidak Akurat*
Keluarga juga menyoroti pengelolaan parkir di Puskesmas Pecangaan yang dinilai tidak transparan, tanpa atribut resmi maupun karcis. Mereka menilai persoalan ini mencerminkan buruknya tata kelola pelayanan publik di fasilitas kesehatan tersebut.
Lebih jauh, keluarga menuding Kepala Puskesmas menerima laporan bawahan yang tidak akurat.
“Kami mengundang dr. Triyono untuk berdialog langsung dengan keluarga agar mendapatkan informasi yang berimbang. Kami tidak membutuhkan saran kontrol ulang, tetapi pertanggungjawaban dan perbaikan nyata,” tegas L.
*Tanggapan Kepala Puskesmas: Fokus Solusi, Bukan Membantah*
Menanggapi keberatan tersebut, dr. Triyono menyatakan bahwa klarifikasi yang disampaikan merupakan hasil laporan tim internal puskesmas. Ia menegaskan akan kembali melakukan kunjungan ke rumah korban.
“Kunjungan ulang bukan untuk membantah, tetapi mencari solusi bersama. Pada intinya tugas kami adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia kembali menekankan bahwa secara medis, berdasarkan hasil rontgen, kondisi korban tidak membahayakan karena tidak ditemukan patah tulang maupun keretakan.
“Ini lebih pada faktor komunikasi. Dengan komunikasi yang baik, seharusnya persoalan ini bisa selesai,” pungkas dr. Triyono.
Kasus ini kini menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan serius tentang kualitas pelayanan IGD, transparansi, serta akuntabilitas layanan kesehatan tingkat pertama di Kabupaten Jepara. Publik menunggu langkah nyata, bukan sekadar klarifikasi, agar kejadian serupa tidak terulang.*
Peliput: Petrus
