TNews, JEPARA – Isu dugaan penggelapan dana tiket muncul setelah acara Sport Tourism Event (SPECTA) 2024 di Pantai Bandengan, Jepara, di mana instruksi Penjabat Bupati untuk menggratiskan tiket masuk pada tanggal 26-27 Oktober 2024 diduga tidak dijalankan. Meski seharusnya gratis, laporan menunjukkan petugas pintu masuk tetap menarik tiket dari pengunjung.
Dalam investigasi yang dilakukan, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Jepara, Muh Eko Udyyono, mengaku tidak mengetahui adanya penarikan dana ini, namun yang jelas saya sudah memerintahkan kepada seluruh petugas wisata pantai Bandengan pada tanggal 26 dan 27 dibebaskan untuk seluruh panitia, dan pengunjung umum karena adanya acara Sport Tourism Event (SPECTA) 2024, dan untuk laporan keuangan Eko menyarankan tim untuk mengecek laporan keuangan dengan bendahara penerimaan.
Berdasarkan laporan dari bendahara penerimaan, tidak ada pemasukan dari tiket pengunjung pada tanggal tersebut. Laporan resmi pada 26 dan 27 Oktober hanya mencatat pemasukan dari parkir, tanpa dana tiket pengunjung.
Dugaan Penggelapan Dana Sewa Kios Pedagang Kaki Lima. Selain dugaan penggelapan dana tiket, isu penyalahgunaan dana sewa kios bagi pedagang kaki lima (PKL) di area Pantai Bandengan juga turut mencuat. Laporan investigasi menyebut bahwa dana sewa kios, yang seharusnya disetorkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), diduga diselewengkan oleh pihak pengelola, sampai saat ini tidak disetor. Berdasarkan informasi yang dihimpun, dana sewa kios tersebut bernilai puluhan juta rupiah, namun tidak tercatat dalam laporan resmi bendahara penerimaan keuangan Disparbud Jepara.
AJ, Manajer Pantai Bandengan, menanggapi pemberitaan Warta global ID dan betapakendeng.com ini sebagai tidak berimbang dan menilai tuduhan tersebut sebagai diskriminatif serta hoaks. Dalam konferensi pers pada Sabtu (02/11/2024), AJ menekankan bahwa laporan ini tidak sesuai kenyataan dan merugikan nama baiknya.
Dalam perkembangan berikutnya, kami akan menayangkan wawancara eksklusif dengan pihak-pihak terkait untuk memperjelas kronologi dan rincian laporan keuangan. Selain itu, kami juga akan menghadirkan pandangan dari lembaga swadaya masyarakat serta pernyataan tambahan dari pihak Disparbud Jepara terkait langkah investigasi yang akan diambil. Saksikan terus berita selengkapnya hanya di saluran kami untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam pengelolaan pariwisata daerah.*
Peliput: Petrus
