TNews, JEPARA – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di MI Suwawal, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, kembali menuai sorotan keras publik. Program nasional yang digadang-gadang pemerintah pusat untuk memperbaiki kualitas gizi pelajar ini justru dinilai melenceng jauh dari tujuan, menyusul menu yang diterima siswa dianggap tidak layak dan jauh dari standar gizi seimbang.
Hasil penelusuran awak media mengungkap, pada 15 Desember 2025, siswa di salah satu MI swasta di Desa Suwawal hanya menerima dua potong roti dan dua buah pisang kecil sebagai menu MBG. Fakta ini langsung memicu kekecewaan guru, wali murid, hingga masyarakat sekitar.
“Iya, kemarin hanya dapat dua roti dan dua pisang. Itu pun rotinya sudah mengeras, bukan roti baru, baunya juga agak menyengat,” ungkap salah satu guru dengan nada kecewa.
Menu tersebut dinilai tidak pantas disebut sebagai makanan bergizi, terlebih bagi anak usia sekolah yang membutuhkan asupan nutrisi seimbang untuk mendukung pertumbuhan dan konsentrasi belajar.
Nilai Sajian Jomplang dengan Anggaran Negara
Sejumlah wali murid menaksir, jika dikonversi ke nilai rupiah, sajian tersebut hanya bernilai sekitar Rp4.500 hingga Rp5.000 per porsi. Angka ini memantik tanda tanya besar di tengah masyarakat, mengingat anggaran MBG dari pemerintah disebut berkisar Rp10.000 hingga Rp15.000 per siswa.
Selisih yang cukup signifikan itu dinilai tidak masuk akal, sekaligus memunculkan kecurigaan serius terkait pengelolaan anggaran dan transparansi dapur MBG.
Jauh dari Standar Gizi Seimbang
Secara regulasi, program MBG dirancang untuk memenuhi unsur gizi seimbang, meliputi makanan pokok, lauk berprotein, sayuran, buah, serta minuman sehat seperti susu. Namun, fakta di lapangan menunjukkan realitas yang bertolak belakang.
Menu roti dan pisang tanpa protein, tanpa sayuran, dan tanpa susu dinilai tidak memenuhi standar minimal gizi, bahkan terkesan hanya formalitas pelaksanaan program.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai alur penggunaan anggaran, lemahnya pengawasan, serta komitmen SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dalam menjalankan amanat negara.
Salah satu guru menegaskan, tanpa pengawasan yang jujur dan netral, praktik seperti ini berpotensi membuka celah penyimpangan anggaran.
“Kalau dilihat dari fisik makanan dan nilai rupiahnya, ini rawan mark-up. Jauh dari kesesuaian antara harga satuan dan apa yang diterima siswa,” tegasnya.
Seorang warga lainnya bahkan menyebut adanya selisih anggaran fantastis yang patut dicurigai dan layak diaudit secara terbuka.
Di Bawah Yayasan Albadru Alaika Salam
Hasil penelusuran media mengungkap bahwa SPPG yang menyalurkan MBG di MI Suwawal berasal dari Desa Karanggondang dan dikelola oleh Yayasan Albadru Alaika Salam.
Saat dikonfirmasi, Kepala SPPG berinisial A menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut. Ia mengakui bahwa menu MBG seharusnya dilengkapi dengan susu.
“Kami mohon maaf. Seharusnya saat penyaluran ada susunya, namun saat itu kami kesulitan mendapatkan susu. Rencananya akan kami berikan keesokan harinya,” ujarnya singkat.
Namun, pernyataan tersebut belum mampu meredam kritik publik, terutama terkait konsistensi mutu menu, profesionalisme pengelolaan, serta transparansi penggunaan anggaran.
Desakan Audit Menggema
Gelombang reaksi publik terus menguat. Kritik tajam dan sindiran keras bermunculan, disertai desakan agar Inspektorat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, hingga aparat penegak hukum segera turun tangan melakukan pemeriksaan.
Kasus di MI Suwawal menjadi peringatan keras bahwa program strategis negara tidak boleh dijalankan asal-asalan. Hak gizi anak-anak sebagai penerima manfaat tidak boleh dikorbankan, apalagi jika diduga terjadi ketidaksesuaian antara anggaran negara dan realisasi di lapangan.
Media menegaskan akan terus melakukan penelusuran lanjutan serta membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait, demi memastikan Program MBG benar-benar berjalan sesuai tujuan dan tidak mencederai kepercayaan publik.*
Peliput : Petrus
