TNews, JEPARA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi generasi muda di Kabupaten Jepara kembali diguncang kontroversi serius. Kali ini, menu MBG yang dibagikan kepada siswa SMP Negeri 1 Jepara dan SMK Negeri 1 Jepara viral di media sosial setelah diduga ditemukan berbelatung dan berjamur pada menu bandeng presto.
Temuan mengejutkan ini terjadi pada Kamis, 6 Maret 2026, ketika sejumlah siswa menemukan kondisi makanan yang tidak layak konsumsi. Foto dan informasi mengenai bandeng presto yang diduga sudah rusak itu langsung menyebar dan memicu kemarahan publik.
Menu MBG tersebut diketahui dipasok oleh SPPG yang berlokasi di Cingkrong, Grobogan. Pihak penyedia layanan akhirnya mengakui adanya kelalaian dalam penyediaan makanan dan menyampaikan permintaan maaf kepada publik.
Namun bagi masyarakat, permintaan maaf saja dinilai tidak cukup. Banyak pihak kini mendesak agar SPPG penyedia menu tersebut ditutup atau setidaknya dikenai sanksi tegas karena dianggap telah lalai menjaga keamanan pangan untuk para pelajar.
Kejadian ini menjadi tamparan keras bagi pelaksanaan program MBG di Jepara, yang seharusnya menjamin kualitas makanan sehat bagi siswa, balita, hingga ibu hamil.
Program MBG di Jepara sendiri berada di bawah pengawasan Satgas Percepatan MBG Kabupaten Jepara yang dipimpin oleh Wakil Bupati Jepara, Muhammad Ibnu Hajar, atau yang akrab dikenal sebagai Gus Hajar. Satgas ini menargetkan pembangunan 133 dapur gizi (SPPG) di seluruh wilayah Jepara untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat.
Menyusul berbagai insiden terkait kualitas makanan, Satgas MBG Jepara kini memperketat pengawasan dengan mewajibkan setiap paket makanan MBG dilengkapi label informasi yang jelas, meliputi:
tanggal menu disajikan,
rincian harga makanan,
jenis dan jumlah porsi,
serta kandungan nilai gizi.
Kebijakan ini diambil untuk meningkatkan transparansi serta pengawasan mutu makanan yang diberikan kepada para penerima manfaat.
Meski demikian, insiden bandeng presto berbelatung yang viral ini telah menimbulkan pertanyaan serius di tengah masyarakat: bagaimana mungkin makanan untuk siswa sekolah bisa lolos dari proses kontrol kualitas?
Pemerintah Kabupaten Jepara menyatakan akan terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyedia layanan MBG, termasuk memperketat standar keamanan pangan serta memastikan variasi menu sesuai dengan standar gizi yang telah ditetapkan.
Bagi masyarakat, kejadian ini menjadi peringatan keras bahwa program gizi tidak boleh dijalankan secara serampangan. Makanan yang disajikan kepada pelajar harus melalui pengawasan ketat, higienis, dan benar-benar layak konsumsi.
Sebab satu hal yang tidak boleh dilupakan:
program makan bergizi untuk anak-anak tidak boleh berubah menjadi sumber kekhawatiran hanya karena kelalaian dalam pengolahan makanan.*
Peliput: Petrus
