TNews, JEPARA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi harapan pemenuhan gizi anak-anak sekolah, justru menuai protes keras dari para orang tua siswa di Desa Bangsri, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara.
Sejumlah wali murid SD Fandlun Nafis Bangsri mengaku kecewa dan geram atas sajian MBG yang dinilai jauh dari layak dan tidak sebanding dengan anggaran yang disebut-sebut mencapai Rp10.000 per anak.
SPPG yang dikelola oleh Yayasan Lumbung Dapur Masyarakat Desa Bangsri, beralamat di Jalan Raya Krasak Guyangan RT 16 Desa Bangsri, menjadi sorotan setelah hari pertama masuk sekolah usai libur awal Ramadan 1447 Hijriyah.
Salah satu orang tua siswa berinisial AL, wali murid kelas dua SD Fandlun Nafis, menyampaikan kekecewaannya kepada media.
“Katanya anggaran MBG Rp10 ribu per anak. Tapi hari Senin (23/2/2026) anak kami hanya menerima sepotong kue, sebungkus kentang weket, dan satu buah jeruk manis. Kalau dihitung harga pasaran paling sekitar Rp5 ribuan,” ujarnya dengan nada kesal.
Tak berhenti di situ, pada hari kedua, Selasa (24/2/2026), menu yang diterima siswa berupa:
Susu Ultra Milk 125 ml
Kurma 4 butir
Sebungkus kue kecil
Satu biji lumpia
Menurut para orang tua, total nilai pasaran paket tersebut diperkirakan hanya sekitar Rp6 ribu.
Kekecewaan para ibu pun memuncak. Mereka menilai ada ketidaksesuaian antara anggaran yang digembar-gemborkan dengan realita sajian yang diterima anak-anak mereka.
Kepala SPPG Enggan Menjawab
Saat media mendatangi dapur SPPG Yayasan Lumbung Dapur Masyarakat Bangsri, Kepala SPPG, Nur Arif As’ad, ketika dikonfirmasi terkait rincian harga dan komposisi menu, menyatakan tidak berani menjawab dan tidak bisa menanggapi.
Sementara itu, seorang yang mengaku sebagai asisten lapangan bernama Misbah justru mengarahkan agar media menghubungi koperasi di Pecangaan yang disebut sebagai penyedia bahan makanan, tanpa menyebutkan nama koperasi tersebut.
Sikap saling lempar tanggung jawab ini justru memperkuat tanda tanya besar di tengah masyarakat. Sebab yang dipersoalkan para orang tua bukan sekadar asal bahan, melainkan mutu, kelayakan, dan transparansi anggaran program MBG itu sendiri.
Ini Bukan Sekadar Soal Nilai Rupiah
Program MBG adalah program strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak bangsa. Jika dalam pelaksanaannya ditemukan sajian yang tidak layak, tidak transparan, atau tidak sesuai standar, maka ini bukan persoalan kecil.
Ini menyangkut:
Hak anak atas asupan gizi yang layak
Kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah
Integritas pengelola di tingkat lapangan
Susu Ultra Milk 125 ml
Kurma 4 butir
Sebungkus kue kecil
Satu biji lumpia.
Masyarakat berhak bertanya:
Apakah menu sudah sesuai standar gizi?
Apakah anggaran benar-benar digunakan secara optimal?
Apakah ada pengawasan ketat terhadap SPPG?
Peringatan Keras
SPPG sebagai pelaksana teknis tidak boleh bermain-main dengan program publik. Transparansi harga, kualitas bahan, dan standar gizi harus terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan.
Jika benar anggaran Rp10.000 per anak, maka publik berhak melihat rincian penggunaannya. Jika tidak sesuai, maka aparat pengawas dan instansi terkait wajib turun tangan.
Para orang tua tidak menolak program MBG. Mereka mendukung penuh. Namun mereka menolak jika program yang seharusnya menyehatkan justru menjadi ajang ketidakjelasan dan dugaan pengurangan kualitas.
Program ini adalah untuk anak-anak.
Dan urusan anak-anak bukan perkara yang bisa ditanggapi dengan kalimat, “tidak berani menjawab.”
Masyarakat kini menunggu langkah tegas dari pihak terkait untuk memastikan MBG benar-benar bergizi, benar-benar gratis, dan benar-benar sesuai anggaran.*
Peliput: Petrus
