TNews, BALI – Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jepara bidang pemerintahan, hukum, dan keamanan Muhammad Haidar Zaqi Umar menghadiri Bimbingan Teknis Nasional Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang digelar di Discovery Kartika Plaza Hotel, Sabtu (14/2/2026).
Forum nasional yang diikuti anggota DPRD kabupaten/kota hingga provinsi se-Indonesia itu bukan sekadar agenda rutin partai. Dalam ruangan bernuansa hijau khas PPP, para legislator menyampaikan pandangan, kritik, dan gagasan sebagai bagian dari konsolidasi arah politik serta penguatan fungsi legislatif di seluruh daerah.
Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono menegaskan fraksi PPP harus tampil sebagai pengawal persatuan dan mitra strategis pemerintah. Pesan utamanya jelas: loyal pada konstitusi, berpihak pada rakyat, serta menjaga soliditas internal partai.
Penguatan Fungsi Pengawasan
Sebagai pimpinan Komisi A yang membidangi pemerintahan, hukum, dan keamanan, Zaqi Umar menilai forum nasional tersebut penting untuk memperkuat kapasitas pengawasan lembaga legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Menurutnya, DPRD tidak hanya menjalankan fungsi legislasi dan anggaran, tetapi juga harus memastikan pemerintahan berjalan sesuai aturan dan kepentingan publik.
“Forum ini menjadi ruang menyatukan arah perjuangan sekaligus memperkuat kualitas pengawasan di daerah. DPRD harus hadir sebagai penjaga tata kelola pemerintahan yang sehat,” ujarnya.
Ia menambahkan, konsolidasi nasional diperlukan agar kebijakan partai di pusat dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret di daerah, terutama dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Dialog Terbuka dan Transparan
Suasana forum semakin hidup ketika sesi dialog interaktif dibuka. Peserta diberi kesempatan menyampaikan aspirasi langsung kepada pimpinan pusat. Model komunikasi tanpa jarak tersebut dinilai sebagai paradigma baru dalam budaya organisasi politik.
Para anggota fraksi dapat mengutarakan kritik, pertanyaan, hingga persoalan internal secara terbuka, dan seluruhnya dijawab langsung oleh pimpinan partai.
Pendekatan ini diyakini memperkuat kepercayaan kader serta membangun organisasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika politik.
Pesan untuk Jepara
Bagi Zaqi Umar, kehadirannya membawa pesan penting bagi masyarakat Jepara: konsolidasi nasional harus berujung pada peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.
Ia menegaskan, fungsi pengawasan DPRD akan diarahkan untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat.
“Semangat persatuan dan pembangunan harus diwujudkan dalam kerja nyata. DPRD bukan sekadar lembaga politik, tetapi pengawal kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Bimteknas di Bali ini menjadi penanda upaya partai berlambang Ka’bah merapikan barisan dan menyatukan langkah seluruh kader parlemen. Bagi Jepara, momentum tersebut diharapkan memperkuat peran DPRD sebagai penjaga pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat.*
Peliput: Petrus
