IKNews, TEGAL –Alih-alih hanya jadi lembaga pengawas di atas kertas, Bawaslu Kota Tegal tampaknya mulai membuka ruang kritik dan kolaborasi nyata dengan para mitra strategisnya. Dalam sebuah forum tertutup yang digelar di salah satu hotel di pusat kota, Jumat (12/9/2025), puluhan peserta dari berbagai unsur diundang untuk menyuarakan pandangan soal wajah pengawasan pemilu ke depan.
Tak cuma bicara soal suksesnya Pemilu 2024, Ketua Bawaslu Kota Tegal, Fauzan Hamid, justru menyentil pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan politik. Ia menegaskan, demokrasi bukan soal seremonial lima tahunan, melainkan ruang hidup yang harus dijaga bersama.
“Harapan dan kritik itu seharusnya datang dari kalian, bukan hanya dari kami,” ujarnya.
Hadir dalam forum ini, Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono, yang menyebut kegiatan ini sebagai momen strategis untuk menyambung kembali komitmen pada demokrasi yang substansial. Ia menyebut, Kota Tegal punya modal sosial kuat untuk menjadi contoh praktik demokrasi yang lebih partisipatif.
Sementara itu, anggota Bawaslu Jateng, Achmad Husain, menekankan pentingnya menghidupkan kembali budaya politik yang kritis pasca pemilu. “Partisipasi bukan hanya soal datang ke TPS, tapi berani bersuara dan menjaga prosesnya,” katanya.
Tak sekadar diskusi, acara ini juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Bawaslu dan Pemkot Tegal serta Muhammadiyah. Agenda-agenda kolaboratif seperti pendidikan politik dan riset pengawasan pemilu disepakati bakal dikembangkan.
Tiga narasumber dihadirkan untuk membuka ruang dialog lebih luas: anggota Komisi II DPR RI, Eka Widodo; Komisioner KPU Jateng, Muslim Aisha; serta Direktur Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, Erik Kurniawan. Ketiganya sepakat, pengawasan partisipatif bukan pilihan, tapi keharusan jika pemilu 2029 ingin lebih bermartabat.*
Peliput: Agung
