TNews, JEPARA – Badan Pusat Statistik (BPS) secara resmi menunda agenda jumpa pers pengumuman Profil Kemiskinan dan Ketimpangan Penduduk Indonesia Semester I 2025 yang semula dijadwalkan digelar hari ini, Selasa (15/7/2025), pukul 11.00 WIB.
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen BPS untuk meningkatkan akurasi dan integritas data statistik, terutama di tengah meningkatnya perhatian publik dan perbedaan data antara BPS dan lembaga global seperti Bank Dunia.
> “Penyesuaian ini dilakukan sebagai bentuk komitmen BPS untuk menghadirkan data dan informasi statistik yang akurat dan terpercaya bagi seluruh pengguna data,” tulis BPS dalam pengumuman resminya di situs www.bps.go.id.
Penundaan Bukan Kemunduran, Tapi Langkah Profesional
BPS menjelaskan bahwa penundaan ini merupakan bagian dari proses validasi lanjutan, guna memastikan bahwa data yang akan dirilis mencerminkan realitas yang tepat, bisa dipertanggungjawabkan secara metodologis, dan memiliki daya guna yang tinggi untuk perumusan kebijakan publik.
Tidak disebutkan secara spesifik tanggal pengumuman pengganti, namun BPS menegaskan bahwa waktu rilis baru akan diinformasikan lebih lanjut.
Sorotan Data: Ketimpangan Metodologi dengan Bank Dunia
Penundaan ini terjadi setelah sebelumnya muncul kontroversi publik pada bulan Juni, saat Bank Dunia mengubah standar perhitungan garis kemiskinan global menggunakan data Purchasing Power Parities (PPP) 2021, menggantikan versi PPP 2017.
Dalam dokumen resminya, Bank Dunia menyebutkan angka kemiskinan Indonesia melonjak drastis hingga 194,6 juta jiwa, berdasarkan standar baru PPP 2021. Sebaliknya, data terakhir BPS per September 2024 menunjukkan angka kemiskinan nasional berada di 8,57% atau sekitar 24,06 juta jiwa.
Perbedaan ini menimbulkan kebingungan di kalangan publik dan pengambil kebijakan, meskipun sesungguhnya kedua lembaga memiliki pendekatan dan tujuan pengukuran yang berbeda.
Perbedaan Tujuan: Nasional vs Global
Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menjelaskan bahwa:
Data BPS dirancang untuk kebutuhan kebijakan nasional, seperti sasaran perlindungan sosial dan intervensi pemerintah daerah.
Data Bank Dunia digunakan untuk analisis global, perbandingan antarnegara, serta identifikasi kemiskinan ekstrem secara internasional.
Oleh karena itu, perbedaan angka antara keduanya tidak bisa dibandingkan secara langsung tanpa memahami konteks, metodologi, dan cakupan statistik masing-masing.
—
Penutup: Integritas Data Adalah Prioritas
Penundaan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa data statistik bukan sekadar angka, tetapi fondasi pengambilan kebijakan. Ketepatan, kredibilitas, dan transparansi menjadi elemen krusial, apalagi dalam isu sensitif seperti kemiskinan dan ketimpangan.
BPS menegaskan bahwa pihaknya terus bekerja secara profesional, berbasis metodologi ilmiah, dan mengedepankan tanggung jawab kepada publik dan negara.
> “Kami mohon pengertian dari seluruh pemangku kepentingan. Rilis data yang berkualitas adalah bentuk pelayanan publik terbaik,” tutup pengumuman BPS.
📍 Disusun oleh Petrus dan Redaksi Totabuan News – 15 Juli 2025
🔖 #BPS #DataKemiskinan #Ketimpangan #RilisStatistik #TransparansiData #KebijakanBerbasisData #BPSIndonesia
